Reiga

Juwono Sudarsono (01)
Dipercaya Lima Presiden

* Pengendali Netralitas Profesional


Diapresiasi Oleh Ch. Robin Simanullang

Wartawan TokohIndonesia


Dia orang hebat! Piawai mengendalikan netralitasnya secara profesional. Sehingga pantas dipercaya lima Presiden RI menduduki jabatan-jabatan penting dan strategis. Mulai dari Wagub Lemhannas, Meneg LH, Mendiknas, Dubes, dan Menhan. Netralitas profesional pria kelahiran Ciamis, Jawa Barat, 5 Maret 1942, ini melintasi rezim politik, lintas sipil-militer juga lintas profesi. Dia seorang cendekia (guru besar), politisi, birokrat dan diplomat profesional.

Mantan Wakil Gubernur Lemhannas ini dipercaya semua presiden baik era Orde Baru, transisi maupun reformasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempercayainya menjabat Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Bersatu (21 Oktober 2004-20 Oktober 2009). Pada pemerintahan Presiden Megawati, dipercaya menjabat Duta Besar RI untuk Inggris (12 Juni 2003-Oktober 2004), seraya untuk memulihkan kesehatannya, setelah sebelumnya pernah stroke saat menjabat Menteri Pertahanan Kabinet Persatuan Nasional (Oktober 1999-Agustus 2000) atas kepercayaan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).


Pada pemerintahan transisi Presiden BJ Habibie, dia menjabat Menteri Pendidikan Nasional Kabinet Reformasi Pembangunan (Mei 1998-Oktober 1999). Sementara di era Presiden Soeharto (rezim Orde Baru) dipercaya menjabat Menteri Negara Lingkungan Hidup Kabinet Pembangunan VII (1997-1998), setelah sekian lama menjabat Wakil Gubernur Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional).


Hal ini cukup membuktikan bahwa putera bungsu Dr. Sudarsono (seorang dokter pejuang dan diplomat, Mendagri Kabinet Syayhrir II, yang namanya diabadikan menjadi nama jalan di kawasan Menteng, Jakarta), ini seorang profesional yang hebat. Kendati lulusan Sarjana Publisistik Universitas Indonesia (1965) dan Institute of Social Studies, Den Haag (1969), ini selalu menolak bila disebut hebat dan profesional. Penerima Bintang Yudha Dharma Utama dari Presiden RI ini malah lebih merasa jalan hidup, jenjang pendidikan dan karirnya sebagai keberuntungan.


Mungkin juga ada benarnya, alumni S-2 (MA) dari University of California (1971), ini beruntung sebagai seorang anak dokter yang pejuang dan diplomat sehingga dapat beruntung memperoleh kesempatan lebih terbuka, baik dalam jenjang pendidikan maupun karirnya. Namun tidak semua anak dokter pejuang dan diplomat yang mampu mengelola keberuntungannya. (Selengkapnya, baca: Potret Nakhoda Keberuntungan).


Selain dipercaya lima presiden dalam era dan pandangan politik serta platform yang berbeda, Juwono juga dipercaya dan didengar oleh kalangan militer. Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengapresiasi Juwono merupakan sosok Menhan yang profesional, selalu mendorong dan memotivasi TNI untuk menjalankan tugas pokoknya sebagai penjaga kedaulatan NKRI dengan sebaik-baiknya.


Ditengah kegalauannya tentang kepemimpinan sipil, justru di bawah kepemimpinan Juwono (sipil), Departemen Pertahanan dan TNI berhasil menempatkan diri sebagai pendukung capacity building (pemberdayaan kemampuan) pemerintahan sipil. Dephan dan TNI juga mendukung competency building (pembangunan keahlian) di bidang pemerintahan yang dilakukan oleh penjuru utama keamanan yaitu polisi, kejaksaan dan pengadilan. (Selengkapnya, baca: Motor dan Pelopor Good Covernance).


Selain itu, tulisan ini juga dilengkapi hasil wawancara Wartawan Tokoh Indonesia dengan penerima penghargaan Bintang Yudha Dharma Utama, ini yang berlangsung efektif lebih dua jam (10:00-12:04 WIB), Rabu 12 Agustus 2009 di ruang kerja Menhan, Jalan Medan Merdeka Barat No.13-14, Jakarta. Terbagi dalam dua bagian yakni: Bagian pertama tentang perjalanan hidupnya hingga menjadi Menhan (Jejak Anak Diplomat Jadi Menhan); Bagian Kedua tentang kinerjanya sebagai Menhan (TNI, Dari Bobo Jadi Akuntable). Sebagian besar dari hasil wawancara ini sebenarnya sudah dirangkum dalam tulisan ini dan dua tulisan lainnya. Selain itu, ada juga tulisan berjudul: Lima Presiden di Mata Juwono.

Mengapa Dipercaya?
Kemampuannya mengendalikan netralitas secara profesional adalah faktor utama kenapa dia disenangi dan dipercaya banyak orang, sipil maupun militer, terutama kelima presiden yang telah mengangkatnya menduduki jabatan-jabatan strategis. Kendati kelima presiden itu tidak selalu sama bahkan banyak berbeda dan bersaing dalam alur politik dan platform, tetapi Juwono selalu dibutuhkan dan dipercaya untuk menduduki jabatan penting.


Lebih menarik lagi, Juwono adalah seorang cendekia, politisi dan diplomat yang teguh pada prinsip. Dia bukanlah tipe orang yang yes-man, pengekor, pembebek, penjilat atau suka angkat telor, Pak Angguk! Bukan pula tipe bunglon, yang pada saat merasa terancam, akan mengubah warna kulitnya menjadi serupa dengan warna lingkungan sekitarnya, sehingga keberadaannya tersamarkan, kamuflase.


Bahkan dalam hal prinsip kebenaran, Guru Besar Hubungan Internasional FISIP-UI, ini seorang pemberani. Dia orang yang berani mengatakan yang salah itu salah dan yang benar itu benar. Doktor lulusan London School of Economics and Political Science Inggris, dengan disertasi berjudul “Politik Luar Negeri Indonesia 1965-1975: Studi Kasus Hubungan Indonesia-Amerika Serikat” (1978), ini juga berani mengutarakan pikiran dan gagasan tentang sesuatu yang justru mendobrak kemapanan.


Sebelum dia dipercaya Presiden Soeharto menjabat Wakil Gubernur Lemhannas sebagai seorang sosiolog di Universitas Indonesia, justru dia sudah banyak memberikan pemikiran tentang bagaimana Indonesia pasca Pak Harto. Dengan cara tanpa mengeritik Pak Harto secara langsung, Juwono mengemukakan sudah waktunya untuk mengkaji ulang bagaimana persiapan pergantian pimpinan nasional. Suatu pemikiran yang tergolong sangat berani kala itu, tahun 1986, saat Juwono baru satu setengah tahun menjadi anggota Golkar di UI.


Juwono bersama-sama Din Syamsuddin di Departemen Organisasi dan Pengembangan Kader DPP Partai Golkar tahun 1986 itu, juga sudah mengusulkan supaya ada rencana peremajaan pimpinan Golkar. Oleh karena Golkar pada waktu itu sudah berkuasa 20 tahun. Sehingga, menurut Juwono, sudah waktunya untuk mengkaji ulang bagaimana persiapan pergantian pimpinan.


Kala itu, Ketua UmumDPP Golkar yang juga Menteri Penerangan Harmoko sudah memberi isyarat, menerima sebagian dari saran itu. Bahkan kemungkinan saran itu sudah disampaikan kepada Pak Harto. Pak Harto juga menerima saran itu karena saran itu tidak langsung mengeritik tentang berapa lama beliau telah berkuasa. Tetapi bicara tentang kelembagaan dan kepemimpinan Golkar.


Juwono bersama Din Syamsuddin memperlihatkan apa yang terjadi pada beberapa partai dominan di beberapa negara, seperti Partai Kongres di India, Partai LDP di Jepang, Partai PRI di Meksiko. Semuanya partai-partai tersebut yang praktis dominan sejak kelahiran negara maing-masing. Bahkan Meksiko yang paling lama, dari tahun 1912. Partido Revolucionario Institucional (PRI) itu mirip-mirip Golkar, ada petani, ada golongan menengah, ada kaum bisnis, termasuk perbankan. Sangat mirip dengan Golkar.


Dibuat korporasi, dimana unsur kino-kino untuk mendirikan Sekber Golkar (Sekretariat Bersama Golongan Karya), menghadapi PKI tahun 1964, satu tahun sebelum kejadian G-30-S/PKI. (Setelah melalui Rakornas I, Desember 1965 dan Rakornas II, Nopember 1967, dilakukan pengelompokan organisasi berdasarkan kekaryannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu: Kino Kosgoro, Kino Soksi, Kino MKGR, Kino Profesi, Kino Ormas Hankam, Kino Gakari dan Kino Gerakan Pembangunan).


Sehingga 20 tahun setelah itu, Juwono mengemukakan perlu ada peremajaan, termasuk pergantian kader-kader Golkar.
Pemikiran Juwono ini sempat mulai diimplementasikan dalam tubuh Golkar pada tahun 1988. Sarwono Kusumaatmaja diangkat menjadi Sekjen Golkar, orang pertama dari kalangan nontentara, dan bukan Kosgoro, bukan Soksi, bukan MKGR atau bukan dari Kino-Kino Golkar.


Aneh dan menariknya, keberanian menyampaikan gagasan tersebut, tatkala banyak orang merasa takut dan sungkan mengemukakan pendapat senada, justru membuat Juwono mendapat perhatian dan kepercayaan Presiden Soeharto, yang amat berkuasa kala itu.

Wagub Lemhannas dan Meneg LH (Pak Harto)
Setelah menyelesaikan pengabdian sebagai Dekan FISIP-UI (1988-1994), Menhankam Edi Sudradjat mengusulkan Juwono menjabat Wagub Lemhannas kepada Presiden Soeharto. Pengusulan itu diawali Laksamada Muda Sunardi, Staf Ahli Menhan bidang politik luar negeri, yang mengajak Juwono menjadi Wagub Lemhannas. Waktu itu, Gubernur Lemhannas masih harus dari tentara.


Memang, Juwono bukanlah sipil (nonmiliter) pertama menjabat Wagub Lemhannas. Dia bahkan orang sipil kelima. Tapi, perannya sebagai Wagub Lemhannas sangat menonjol. Pada saat inilah namanya semakin populer di mata publik. Jauh lebih menonjol dari Wagub Lemhannas sebelumnya. Bahkan, publik lebih mengenal Wagub daripada Gubernur Lemhannas kala itu.


Saat menjabat Wagub Lemhannas, Juwono cukup memberi warna dan pencerahan baru dalam tubuh Lemhannas. Lemhannas didirikan Presiden Soekarno pada Mei 1965, diawali pidato tentang perlunya didirikan sekolah pertahanan, namanya Lembaga Pertahanan Nasional. Bung Karno membuka kuliah pertama di Istana Negara tentang geopolitik Indonesia. Pak Harto kemudian meneruskan dan memantapkannya sebagai lembaga pendidikan yang memiliki peranan mempersiapkan pemimpin di berbagai bidang.


Juwono sebagai Wakil Gubernur Lemhanas ketika itu, menunjukkan perannya yang cukup signifikan menempatkan Lemhannas sebagai wadah pemantapan pimpinan nasional. Sebagai satu-satunya sekolah waktu itu (bahkan sampai sekarang) yang mempertemukan orang-orang dari berbagai kalangan profesi, birokrat, militer, anggota DPR, wartawan, dan pengusaha, dan berperan dalam pemantapan pimpinan nasional serta melengkapi peran lembaga administrasi negara.


Pada saat dia menjabat Wagub Lemhannas (sejak 1994), Lemhannas berobah nama dari Lembaga Pertahanan Nasional menjadi Lembaga Ketahanan Nasional. Sejak itu di Lemhannas tidak banyak lagi diberikan materi tentang pertahanan negara, tetapi lebih kepada ketahanan nasional. Sedangkan untuk studi pertahanan negara, belakangan di Dephan didirikan Universitas Pertahanan (UNHAN), benar-benar fokusnya pada defense, pertahanan.


Kebetulan juga, Januari 1995 sampai Maret 1998, ada tiga angkatan kursus reguler maupun kursus senior singkat, sehingga Juwono mengenal sekitar 500 pamen ketiga angkatan yang digodok di Lemhanas, plus sejumlah orang dari kampus maupun birokrasi sipil yang waktu itu sedang di eselon dua, calon eselon satu. Mereka-mereka itu kemudian menjadi pemimpin di banyak bidang.
Masih berkaitan, langsung atau tidak langsung, dengan beberapa gagasan yang dilontarkan Juwono, dalam rangka ketahanan nasional saat itu semakin kencang disuarakan perlunya pemekaran desentralisasi. Antara lain dari Dariyatmo, dari kino Kosgoro.


Sudah waktunya direncanakan pemekaran desentralisasi. Hal ini kemudian (1994) dibicarakan di Lemhanas. Tahun 1995 di Lemhnas, Pak Harto sudah bicara tentang desentralisasi tingkat dua. Belum sampai seluruhnya, tapi dimulai bertahap. “Beliau sudah memikirkan bahwa sukses stabilitas politik 20 tahun pertama itu harus dibarengi dengan perencanaan-perencanaan bertahap ke arah pasca 20 tahun berikutnya,” kata Juwono Sudarsono dalam wawancara dengan Wartawan Tokoh Indonesia, di Kantor Menhan, Jakarta, 12 Agustus 2009.


Namun niat Pak Harto melakukan regenerasi kepemimpinan nasional tidak terlaksana. Hal itu, menurut Juwono, karena beliau sendiri sudah dua-tiga kali mengatakan untuk tidak dipilih lagi jadi presiden, termasuk menjelang sidang MPR yang terakhir (1998). Tapi selalu ada orang yang mengelu-elukannya dan menyampaikan kebulatan tekad supaya terpilih lagi.


Menurut Juwono, hal ini bukan sandiwara Pak Harto. “Bahkan tahun 1993, kalau saja beliau mau berhenti, sudah bagus namanya. Tapi karena Golkar dan banyak orang malah mendoakan rame-rame supaya beliau mau kembali. Kebulatan tekad dan macam-macam,” kata Juwono. Tapi belakangan, mereka pula yang ikut mengkhianati Pak Harto.
Perihal ini, di Lemhanas tahun 1996, telah pernah membuat suatu kajian terbatas yang mengusulkan pada Pak Harto supaya mau menolak kalau diusulkan lagi tahun 1998. Dua tahun menjelang sidang umum 1998, Juwono bersama beberapa perwira tinggi di Lemhanas mulai mengusulkan ada baiknya Pak Harto memikirkan untuk tidak mau lagi dipilih kembali.


Namun sayang pikiran itu tidak disampakan langsung kepada Pak Harto. “Tidak ada yang berani menyampaikan,” kenang Juwono. Namun, mereka menyampaikan melalui Wapres Try Sutrisno dan Menhankam Edi Sudrajat. Mereka tidak tahu, apakah pikiran itu disampaikan oleh Try Sutrisno dan Edi Sudrajat kepada Pak Harto.


Di tengah adanya pemikiran-pemikiran seperti itu, Juwono tetap loyal kepada kepemimpinan nasional. Dia orang yang taat azas, setia pada dasar dan visi negara serta konstitusi, aturan main dan etika. Dia orang yang punya prinsip, tetapi juga memahami prinsip orang lain. Dia tidak pernah berpikir untuk mengkhianati atasannya.


Sampai akhirnya Pak Harto dipilih kembali jadi presiden untuk keenam kalinya, pada Sidang Umum MPR, Maret 1998. Juwono Sudarsono pun dipercaya menjabat Menteri Negara Lingkungan Hidup.


Koq bisa menjadi Menteri Lingkungan Hidup? Juwono sendiri juga mengaku tidak tahu kenapa. “Mungkin waktu itu, saya di Lemhanas, semua pos-pos sudah diisi oleh orang-orang yang berminat ke sana. Saya sendiri juga bingung, tidak ada latar belakang lingkungan hidup, kecuali memang kalau lingkungan hidup itu suatu masalah hubungn internasional,” ujar Juwono.
Tapi, kemungkinan Pak Harto sudah yakin, di mana Juwono ditempatkan pasti menjadi mutiara. Dia pasti bisa menjadi solusi dari setiap masalah. Tidak hanya dalam hal pertahanan keamanan dan hubungan internasional, tetapi juga dalam mengatasi masalah lingkungan hidup.


Dua setengah bulan Juwono di kabinet Pak Harto terakhir itu, dia banyak mengurusi soal asap. Termasuk gugatan Singapura dan Malaysia yang sampai beberapa tahun kemudian masih berjalan. Di samping itu, dia sempat memikirkan berbagai hal menyangkut lingkungan hidup. Salah satu, yang menurutnya, sampai sekarang (2009) belum bisa diatasi adalah tentang perubahan iklim.


Bagaimana menghadirkan rasa genting yang nyata bahwa untuk hari depan yang lebih baik itu, sekarang harus dikurangi penggunaan energi yang boros, masalah perusakan lingkungan. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan. Sampai sekarang (2009), menurutnya, tugas Menteri Lingkungan Hidup adalah bagaimana menghadirkan kegentingan itu, sehingga orang mau bertindak untuk menyelamatkan lingkungan bagi anak cucunya.


Apalagi ketika itu, kondisi lingkungan hidup, secara langsung atau tidak langsung, juga turut berpengaruh pada masalah politik dan kepemimpinan Pak Harto. “Terus terang, waktu Oktober 1997 sampai Maret 1998, itu bulan-bulan yang kritis. Pertama karena El Nino Oktober 1997, itu dirasakan,” kisah Juwono.


Dia mengaku ketika di Lemhanas sudah merasakan bahwa pegangan Pak Harto atas menteri-menteri dan gubernurnya sudah mulai kendor. Karena krisis El Nino 1997, itu rapat gubernur seluruh Indonesia di Istana diadakan. Juwono waktu itu hadir. Kala itu, Oktober – November 1997, dia merasakan wibawa Pak Harto sudah mulai lepas. Kemudian menggelinding dengan krisis perbankan, krisis moneter. Dimulai Juli - Agustus 1997, krisis moneter di Thailand, kemudian merambat ke mana-mana, termasuk Indonesia. Sampai akhirnya gerakan reformasi bergelinding.


Pada saat suasana genting itu, suasana kabinet dan daya cengkeram Pak Harto pada kabinetnya sudah mulai berkurang. Menurut Juwono, mulai terasa setelah Januari 1998, ketika krisis kuangan mulai mencuat dengan diajukannya RAPBN yang tidak realistis.


Kemudian ada peristiwa 4 Januari 1998, penandatanganan MoU dengan IMF. Terpublikasi foto Michel Camdessus, Direktur Eksekutif IMF berpangku tangan menyaksikan Presiden Soeharto menandatangani nota kesepakatan dengan IMF.


Kemudian, terjadi rush perbankan dan orang mulai rame-rame memborong makanan dan minuman di Jakarta. Hal itu, menurut Juwono, menambah lepas kendalinya dan mulai surutnya wibawa Pak Harto terhadap seluruh anggota kabinet.
Kemudian demonstrasi bergerak di mana-mana dan mulai dengan penginjak-injak foto Pak Harto bulan April 1998, terekspos di televisi, tanpa ada tindakan yang tegas, sehingga wibawa Pak Harto makin terkais.


Pada suasana makin krisis Mei 1998, beberapa menteri, termasuk menteri yang dari kampus (profesional) mengajak Juwono untuk mengundurkan diri. Namun, Juwono tidak mau. “Saya katakan, ’saya ndak’. Saya tidak mau, karena toh sudah diangkat oleh seorang presiden, siapa pun dia, kita harus berhenti sampai di akhir. Kecuali kita yang dipecat,” jelas Juwono, tentang pendirian dan loyalitasnya.


Waktu itu 14 menteri berkumpul di Bappenas, kantor Ginanjar Kartasasmita, sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri merangkap Kepala Bappenas. Juwono diajak Ginanjar Kartasasmita, tapi dia tidak datang.
Kenapa Juwono tidak mau datang, padahal Pak Harto sudah mau terguling? “Karena masih menghormati. Orang yang mengangkat kita sebagai menteri harus kita hormati. Saya hanya mau berhenti kalau diberhentikan,” tegas Juwono mengulang keteguhan sikap dan etika.


Hal yang sama terjadi waktu Presiden BJ Habibie. “Sama-sama orang kampus, juga kirim faks sama saya, rame-rame menjelang Oktober 1998, untuk mengundurkan diri. “Saya bilang, “ndak, biar saja”. Biar nanti MPR mempertanggungjawabkan, menerima tidak Pak Habibie? Kalau tidak diterima, kita sama-sama berhenti. Tapi jangan di tengah jalan ditinggal,” demikian teguh dan loyalnya Juwono, tanpa membedakan siapa orangnya.


Ke 14 menteri yang berkumpul di Bappenas itu menandatangani surat pengunduran diri menyusul Abdul Latief yang sudah lebih dulu mundur dari jabatannya sebagai menteri Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya. Mereka mengirim surat pengunduran diri tersebut pada malam hari 20 Mei 1998, pukul 20.00 WIB melalui Yusril Ihza Mahendra dan kemudian diserahkan kepada Mensesneg Saadilah Mursyid. Saadilah Mursyid yang tadinya sudah ditugaskan mempersiapkan tempat acara pelantikan Kabinet Reformasi Pembangunan, kemudian menyampaikan surat tersebut kepada Pak Harto. (Baca dalam Box: Surat 14 Menteri Kepada Pak Harto).


Akhirnya, Pak Harto menyatakan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, menyerahkan jabatan presiden kepada BJ Habibie selaku Wakil Presiden ketika itu, sesuai pasal 8 UUD 1945.

Mendiknas (BJ Habibie)
Presiden BJ Habibie segera membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan, hampir semua ke-14 menteri yang tidak bersedia ikut dalam kabinet baru Pak Harto diangkat menjadi menteri. Tentu, hal ini adalah wajar. Namun, ada hal yang lebih menarik, Juwono Sudarsono yang menolak ikut menandatangan, juga diangkat menjadi Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas).


Padahal, Juwono tidak hanya menolak hadir pada pertemuan 14 menteri itu, bahkan jauh sebelumnya, September 1997, ketika BJ Habibie mulai dinominasi menjadi Wakil Presiden, Juwono yang sedang menjabat Wagub Lemhannas mengatakan bahwa sipil belum siap menjadi pimpinan nasional.


Atas pendapatnya itu, BJ Habibie dan beberapa kalangan termasuk Ginandjar marah padanya. Mereka bilang, Wagub Lemhannas, yang berasal dari sipil, tidak patut meragukan bahwa sipil itu tidak siap jadi pimpinan nasional.
Tapi anehnya, kemudian BJ Habibie dalam kabinetnya, justru mempercayai Juwono sebagai Mendiknas. Juwono sendiri juga mengaku merasa heran atas kepercayaan BJ Habibie itu. “Ya, saya juga heran itu,” katanya. Sebab, secara pribadi apalagi keluarga, Juwono juga tidak merasa punya kedekatan hubungan dengan BJ Habibie, sama dengan Pak Harto, Gus Dur, Megawati dan SBY.


Tampaknya, BJ Habibie, yang juga seorang cendekiawan, tidak melihat adanya sentimen pribadi ketika Juwono mengatakan belum saatnya kalangan sipil menjadi pimpinan nasional. Karena, hal ini memang suatu realitas dimana lembaga-lembaga sipil belum sesiap militer. Hal ini pula yang sering dirisaukan Juwono, sampai saat dia menjabat Menhan KIB.


Ketika Juwono menjabat Mendiknas selama 18 bulan usia Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999), yang pertama dilakukannya adalah memanggil Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) untuk merumuskan kembali penulisan sejarah Indonesia untuk SD dan SMP. Karena waktu itu, ada upaya untuk menempatkan kembali Bung Karno setelah berpuluh-puluh tahun dihilangkan dari kurikulum sejarah nasional. Sebaliknya, dengan itu ada keinginan untuk menghitamkan peranan Pak Harto.


Makanya, kepada Anhar Gonggong dari Direktorat Seni dan Sejarah Tradisional bersama beberapa orang dari MSI, Juwono meminta untuk segera merumuskan kurikulum tingkat SD dan SMP, satu sejarah nasional yang berimbang. Supaya tokoh-tokoh nasional itu tidak saling menenggelamkan. “Jadi kalau Pak Harto ditenggelamkan untuk mengimbangi munculnya kembali kedudukan dan peranan Bung Karno, kita coba untuk berimbang,” jelas Juwono.


Sayang, sesuai dinamika politik kepemimpinan nasional, Juwono harus melepas jabatan Mendiknas tersebut setelah laporan pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie ditolak Sidang Istimewa MPR 1999. Penolakan itu, membuat BJ Habibie memilih tidak bersedia dicalonkan kembali. Kendati tidak ada aturan yang melarang presiden yang ditolak pertanggungjawabannya untuk mencalonkan diri kembali. Tetapi rupanya bagi Habibie, hal itu tidak etis lagi.


Sebagai seorang mantan Mendiknas, Juwono melihat ada yang kurang pas dari kebijakan pendidikan Indonesia hingga saat ini. Salah satu adalah tidak ada hubungan langsung antara tambahan anggaran dengan kenaikan mutu pendidikan.


Menurut mantan Dekan FISIP UI, ini sekarang pun di negara-negara maju ada keinginan supaya pendidikan tidak mengarahkan pada peningkatan mutu akademik di perguruan tinggi. “Justru meningkatkan bantuan-bantuan pada golongan-golongan yang begitu tidak cemerlang,” urainya. Jadi, dia berpendapat, jangan bikin sekolah-sekolah elit tambah elit sehingga mutunya tinggi, tapi tidak produktif. “Tapi lebih baik diarahkan pada orang-orang biasa-biasa saja. Karena mereka jumlahnya banyak. Mereka tertolong dan mereka ini yang kebetulan nyata-nyata menghadapi masalah digerakkannya ekonomi sektor riil,” katanya.


Karena itu, sekarang pun menurut Guru besar Universitas Indonesia, itu lebih baik seperti perguruan tinggi UI, ITB dan UGM tidak menggebu-gebu menghendaki perguruan tinggi kelas dunia. Cukup word class saja, tidak usah World Class. “Word class saja yang bisa dokumen, itu saja konsentrasinya pada orang-orang banyak. Yang tidak terlalu brilian pikirannya, tapi lebih praktis memberi data. Karena orang-orang ini, menengah ke bawah, yang menjadi pemicu dari pergerakan dari sektor riil. Dan untuk itu tidak perlu gelar-gelar akademik yang terlalu canggih, seperti professor, doktor. Saya juga agak segan memakai gelar akademik, karena sekarang banyak, profesor, doktor yang gadungan,” katanya.

Menteri Pertahanan (Gus Dur)
Ketika KH Abdurrahman Wahid, yang populer dipanggil Gus Dur, terpilih menjadi Presiden menggantikan BJ Habibie, tidak ada melintas dalam pikiran Juwono akan diangkat menjadi anggota kabinet, apalagi menjadi Menteri Pertahanan. Dia tidak merasa mempunyai hubungan istimewa dengan Gus Dur. Juga tidak pernah ikut Fordem (Forum Demokrasi) yang dibentuk Gus Dur.


Hanya saja tahun 1980-an, Juwono sempat beberapa kali bertemu dengan Gus Dur dalam berbagai seminar. Termasuk seminar tentang Australia di mana Juwono pernah satu panel dengan Gus Dur. “Tapi saya tidak terlalu dekat dengan beliau,” jelas Juwono.


Lalu, kenapa dipercaya jadi Menhan? Rupanya, BJ Habibie yang menemui Gus Dur setelah terpilih jadi presiden, serta menyarankan supaya Juwono diangkat sebagai Menteri Pertahanan. Hal itu diketahuinya dari BJ Habibie sendiri, sebelum Gus Dur mengumumkan anggota Kabinet Persatuan Nasional.


Memang, sebelumnya (Februari 1999), Habibie, pernah mengatakan kepada Juwono, kalau pertanggung jawabannya diterima dan terpilih presiden kembali dalam Sidang Istimewa MPR, Juwono akan diminta menjadi Menteri Pertahanan. “Jadi waktu beliau kalah di sidang MPR, pesan itu disampaikan kepada Gus Dur. Tampaknya dalam benak Gus Dur dipikir ada juga baiknya,” kata Juwono.


Ketika diangkat menjadi Menteri Pertahanan, Juwono berpikir, ini ada kesempatan baik untuk ikut mendorong institusi yang paling penting di Indonesia yang namanya TNI memasuki paradigma baru. Karena menurutnya, apapun sistem politik di Indonesia, intinya memang harus diamankan oleh satu-satunya institusi yang punya wawasan kebangsaan yakni TNI.


Dia sepertinya merasa masuk ke habitat yang memang sudah digumulinya, terutama sejak di Lemhannas. Apalagi, dia disambut hangat semua jajaran TNI yang sudah sangat mengenalnya sejak menjabat Wagub Lemhannas. Ditambah lagi, dia merupakan Menteri Pertahanan pertama dari kalangan sipil, setelah terakhir Ir Juanda tahun 1957-1959. Sejak itu, selama ± 40 tahun, dari tahun 1959 hingga 1999, termasuk semasa Orde Baru (selama 32 tahun), Menteri Pertahanan selalu dijabat jenderal dan sering pula dirangkap Panglima TNI (ABRI).


Sayang, karena terlalu memforsir tenaga dan pikiran, serta kurang banyak olah raga sejak menjabat Mendiknas, ditambah lagi terlalu banyak minum kopi, Juwono terserang stroke ringan. Terpaksa dia harus isterahat. Pada 23 Agustus 2000, dia digantikan Mahfud MD, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang juga sipil dan fungsionaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).


Beruntung, saat terkena stroke ringan tersebut, dia segera dirawat. Di bawah tiga jam, sudah masuk rumah sakit, langsung dikasih tabung, dan ternyata tidak begitu parah. Setelah melewati perawatan yang baik, dia pun fit kembali.

Dubes di Inggris (Megawati)
Dalam kondisi sudah mulai sehat kembali, setelah Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dilengserkan MPR dan digantikan Megawati Soekarnoputri, Juwono masih dipercaya menjabat Duta Besar RI di Inggris (12 Juni 2003-Oktober 2004). “Terus terang waktu itu, Ibu Mega meminta saya untuk menjadi duta besar di Inggris. Sebahagian katanya, supaya bisa menyembuhkan, terus supaya bisa istirahat sebagai duta besar.


Dikasih tugas yang lebih ringan sebagai proses pemulihan. Begitu sayang Ibu Mega pada Juwono? “Kalau Ibu Mega dengan saya cukup dekat, ketika masa Pak Harto ataupun menjelang Pak Harto selesai, beberapa kali ketemu,” ungkap Juwono. Pertama, Megawati sering datang ke Lemhannas. Tiap kali ada pendidikan akhir, selalu datang. Ibu Mega sangat peduli pada Lemhannas karena sifatnya yang berwawasan kebangsaan.


Kedua, dalam berbagai pertemuan seminar, termasuk seminar tentang hubungan India dan Indonesia. Ibu Mega hadir, Juwono sewaktu menjabat Mendiknas juga hadir diundang oleh kedutaan India. Juwono merasa selalu ada titik temu dengan Megawati. “Dalam arti, bahwa Bung Karno dengan ayah saya itu kenal baik. Walaupun mereka seteru dalam politik, Bung Karno lebih ke PNI, ayah saya ke PSI. Tapi karena mereka dulu dalam ring yang kecil, di lingkungan perjuangan ’45. Dulu lebih baik, hubungan pribadi bisa melintas perbedaan pandangan ekonomi dan politik,” jelas Juwono menggambarkan kedekatan hubungan dengan Megawati.


Kedekatan hubungan Juwono dengan Megawati, bukanlah direkatkan hubungan pribadi atau keluarga semata. Kendati tidak selalu sama dalam pandangan ekonomi dan politik, tetapi juga dijalin kesamaan pandangan yang berwawasan kebangsaan. Hal ini juga, antara lain, yang membuatnya dipercaya empat presiden lainnya, Pak Harto, BJ Habibie, Gus Dur, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Menteri Pertahanan (SBY)
Setelah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih jadi presiden, sebelum mengumumkan anggota kabinetnya, SBY menyatakan akan mengangkat Menteri Pertahanan (Menhan) dari kalangan sipil yang mengerti soal tentara. Perhatian publik langsung mengarah ke nama Juwono Sudarsono, yang saat itu masih menjabat Dubes di London, Inggris.


Selain karena dia sudah pernah menduduki jabatan tersebut pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, juga karena dia lama menjabat Wakil Gubernur Lemhannas. Publik tahu bahwa Juwono merupakan sosok sipil yang sangat paham dengan masalah militer dan juga peta politik global.
Pertama kali dia mengetahui bakal diangkat menjabat Menhan, selain dari berita selentingan yang mengarah padanya atas pernyataan SBY tersebut, Juwono mendapat SMS dari Widodo AS, mantan Panglima TNI.


Kemudian, suami Prihanum Martina, ditelepon Letjen (Purn) Sudi Silalahi (16/10/2004) untuk hadir di kediaman pribadi SBY, di Puri Cikeas Indah, Bogor, Senin (18/10/2004). Seusai berdialog dengan Presiden Terpilih Yudhoyono, Juwono mengungkapkan kepada pers bahwa dalam percakapan selama sekitar setengah jam itu, mereka banyak mendiskusikan soal pertahanan dan keamanan Indonesia, baik dalam negeri maupun luar negeri serta prospeknya.


Kepada pers, Juwono mengaku banyak memaparkan perihal posisi Indonesia dalam pertahanan di Asia Tenggara kepada SBY. Termasuk didalamnya, tentang rencana pembentukan “ASEAN Security Community” dan “ASEAN Economic Community” yang merupakan hasil dari Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2003.


Menurut Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP-UI) dan Guru besar tamu Columbia University, New York, AS (1986-1987) itu, bangsa Indonesia perlu membangun kerja sama yang lebih intensif dengan beberapa negara tetangga terdekatnya, seperti Papua Nugini, Australia, Timor Leste serta negara-negara lain di ASEAN.


Setelah itu, sebagaimana kandidat menteri-menteri lainnya, Juwono mengaku disodori dan kemudian menandatangani pernyataan bermaterai tentang komitmen untuk bersama-sama membangun pemerintahan yang jujur, serta siap bekerja keras. Dan kalau terdakwa secara hukum harus bersedia mengundurkan diri.


Secara khusus, Juwono mendapat tiga pesan dari SBY. Pertama adalah menjaga netralitas TNI. Kedua adalah menertibkan pengadaan alutsista di Dephan, Mabes TNI, Mabes tiga angkatan, supaya penggelembungan itu ditertibkan. Ketiga adalah untuk mengembangkan kerjasama regional supaya para perwira TNI generasi baru lebih berwawasan, baik regional dan global.


Karena sebagai negara yang punya dampak tidak hanya regional tetapi global, SBY menginginkan para perwira generasi baru punya wawasan yang luas, bagaimana tempat Indonesia di ASEAN, di Asia Pasifik maupun di seluruh dunia.


Namun, dalam pertemuan itu, SBY tidak secara eksplisit mengemukakan alasan mengapa memilih Juwono menjadi Menhan. Namun, Juwono menduga, barangkali, karena mereka pernah bertemu beberapa kali, termasuk dua-tiga kali seminar di Seskoad waktu SBY menjabat Panglima Sriwijaya, juga sebagai Kaster. Termasuk ketika SBY berbicara tentang paradigma baru TNI di Hotel Mulia tahun 1997. “Kita sama-sama sepakat bahwa ada pentahapan yang harus dilakukan, dimana berangsur-angsur pemberdayaan sipil akan makin menguat dan TNI akan berkurang,” urai Juwono.


Tapi sisi lain, jelas Juwono, dari pengurangan peranan militer adalah pemberdayan sipil harus betul-betul bagus. “Saya kira kami sepakat walaupun beliau tidak akan mengatakan secara terbuka. Kekecewaan yang terbesar adalah pimpinan sipil itu tidak melakukan konsolidasi. Konsolidasi organisasi untuk menciptakan kader-kader pengganti,” kata Juwono.


Menurutnya, kebanyakan parpol terlalu mengandalkan satu dua tokoh, tanpa tokoh itu, parpol itu akan pudar. “Dan mungkin ini adalah salah satu pesan beliau (SBY) yang saya baca hari ini (12/8/2009), bahwa Partai Demokrat 2014 harus melintas masa jabatan beliau,” ungkap Juwono.


Juwono Sudarsono dilantik menjadi Menhan, bersama anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) lainnya pada 21 Oktober 2004. Dia menggantikan Matori Abdul Djalil. Serah terima jabatan dilakukan Jumat 22 Oktober 2004. Dia menerima memorandum serah-terima jabatan Menhan dari Matori Abdul Djalil yang diwakili Sekjen Dephan Suprihadi.



Matori berhalangan hadir pada acara serah terima itu karena masih dalam keadaan sakit. Lalu Juwono disertai beberapa pejabat teras Dephan mendatangi rumah pribadi Matori di Perumahan Tanjung Mas di kawasan Lenteng Agung, Jakarta. Pada kesempatan itu dilakukan penandatangan naskah serah-terima jabatan Menhan.


Selama lima tahun (2004-2009), dia pun berhasil memimpin Dephan. Terbuti dari penghargaan Bintang Yudha Dharma Utama yang dianugerahkan Presiden RI kepadanya sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Juwono Sudarsono dinilai mampu menjalankan pengabdian dengan sebaik-baiknya sebagai pembina lembaga pertahanan TNI.


Penyematan Bintang Yudha Dharma Utama dilakukan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso kepada Menhan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, 11 Agustus 2009. Pemberian penghargaan Bintang Yudha Dharma Utama berdasarkan Keppres No 21/206/TK/2009 tertanggal 21 Juli 2009.
Sebelumnya, atas berbagai pengabdiannya, Juwono sudah dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana, Bintang Jasa Utama dan Satya Lencana Dija Sistha.



Lima Presiden di Mata Juwono
Pernah membantu lima Presiden RI (HM Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY) dalam beberapa jabatan strategis (Wagub Lemhannas, Meneg LH, Mendiknas, Menhan, Dubes di Inggris dan Menhan lagi), tentulah Juwono menimba pengalaman dan memiliki kesan atas pribadi dan kepemimpinan kelima presiden itu.

Berikut ini penuturan (apresiasi) singkat Menhan Juwono Sudarsono dalam percakapan dengan Wartawan Tokoh Indonesia Ch. Robin Simanullang di Kantor Menhan, Jakarta (12/82009), terhadap kelima presiden tersebut.

HM Soeharto
Di mata Juwono, Pak Harto itu paling efektif kalau diam. Dalam kepadatan beliau sebagai orang yang diam itu keluar dan memancar wibawanya yang dirasakan di seluruh kabinet. Dan dirasakan di seluruh lapisan birokrasi. Itu sesuatu yang luar biasa. Kekuatan dari beliau adalah kepadatan dari keheningannya. Dan wibawanya itu terpancar terutama melalui matanya. Kalau matanya itu sudah mengisyaratkan sesuatu, anggota kabinet, anggota bawahannya sudah mendapat isyarat. Cukup memahami.


BJ Habibie
Sementara Pak Habibie itu pribadi yang lugas dan sangat terbuka, sangat ilmiah. Tapi saya kira, tidak punya bobot politik untuk dirasakan sebagai pemimpin nasional. Jadi beliau itu korban dari suatu pergantian antara sistem yang sangat ketat dan padat dengan wibawa, dengan iklim yang mempersoalkan seluruh keadaan lama. Jadi beliau menghadapi turbulensi yang tidak bisa beliau kendalikan. Tapi dalam konteks itu, 18 bulan sebagai presiden, cukup mengantar pada proses demokrasi.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
Bagaimana dengan Gus Dur? Kridensial beliau sebagai pemimpin sosial, itu sangat bagus. Sebagai pemimpin sosial bangsa, bagus. Tapi sebagai pimpinan negara agak kurang baik, karena terlalu idealis dan terlalu demokratis. Sedangkan kalau menjadi pemimpin negara, itu harus ada bobot wibawa kenegarawanan yang tidak bisa langsung ditransformasi dari pemimpin LSM menjadi seorang pemimpin pemerintah. Ada sesuatu yang beliau tidak bisa kuasai di situ. Tapi juga karena pilihan beliau adalah untuk menjadi presiden yang sangat informal, sangat demokratis, sangat pluralistik, dan itu bagus untuk kebangsaan. Tapi untuk kenegaraan, mengorbankan efektitivitas pemerintahan.

Megawati Soekarnoputri
Perihal Ibu Mega, selain wawasan kebangsaan, beliau membawa beban nama ayahnya. Dan teja ayahnya itu, mau diteruskan melalui beliau seperti halnya Indira Gandhi mau meneruskan ayahnya. Seperti Benazir Buttho yang mau meneruskan ayahnya. Jadi, sebagai anak puteri dari tokoh-tokoh besar di masing-masing bangsanya. Setiap puteri ini membawa beban teja ayahnya, tetapi harus mentransformasi dalam keadaan yang lain. Situasi yang konteks kulturnya lain, ekonominya lain. Jadi itu bebannya beliau sampai sekarang.


Susilo Bambang Yudhoyono

Bagaimana dengan SBY, berani menilainya? Berani! Ini, orang yang mencoba untuk menyeimbangkan keterbukaan dan efektivitas. Antara demokrasi dan birokrasi. Beliau ‘kan terpilih karena pada tahun 2004 itu orang sudah capek dengan kegaduhan 1998-2004 sehingga mencari figur yang bisa mengisi kekosongan harapan antara demokrasi dan pemerintahan yang jalan.


Sebagai presiden, beliau menjadi orang yang mengombinasikan dua hal. Pertama, sebagai rekonsiliator, mau merangkul semua pihak, terutama setelah gaduh 1998 itu. Pada sisi lain, beliau juga mulai mengisi tentang perlunya ketegasan. Tidak cukup keterbukaan dan merangkul ini dari rekonsiliator menjadi enforcer. Dan sekarang saya kira 2009-2014 adalah kesempatan yang baik karena dengan kedudukan partainya 21 persen, tiga kali lipat dari 2004, dan mandat 60,8 persen suara pilihan langsung. Ini kombinasi yang baik.


Dengan mandat politik di DPR maupun di kepresidenan, saya yakin beliau akan berhasil melaksaanakan tugasnya. Karena beliau adalah presiden yang pertama kali terpilih langsung, terpilih kembali. Kalau dulu, pertama kali terpilih langsung. Sekarang terpilih kembali secara langsung. Itu juga satu fenomena tersendiri. ►mti/ms-bhs